Pengertian, Fungsi Pranata Politik dan Contohnya

Pada kesempatan kali ini blog Ilmu Pedial akan membahas mengenai Pengertian, Fungsi Pranata Politik dan Contohnya. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai Pengertian, Fungsi Pranata Politik dan Contohnya
Pengertian, Fungsi Pranata Politik dan Contohnya

Pengertian Pranata Politik

Pranata Politik merupakan sebuah lembaga sosial dalam suatu negara yang memiliki aktivitas berhubungan dengan proses penentuan serta pelaksanaan tujuan pemerintahan negara tersebut. Unsur kekuasaan merupakan bagian penting dari suatu kenegaraan, maka dari itu, seringkali kekuasaan identik dengan politik negara. Padaha semua hal tersebut tidaklah semuannya benar, karena politik merupakan cara untuk menentukan suatu kebijakan tertentu atau bisa juga disebut dengan seni kepemipinan. Menggunakan kekuasaan untuk mengatur suatu pemerintahan menjadi suatu hak untuk mencapai tujuan dalam kenegaraan. Untuk melaksankana tugas kenegaraan dan melaksanakan kepemimpinan pemerintah harus melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan berbagai aspek di kehidupan masyarakat. Karena hal tersebut, maka dibentuklah lembaga politik yang berhubungan dengan pemerintahan yautu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Fungsi dan Contoh Pranata Politik
Dengan adanya pranata politik tentunya memiliki suatu tujuan, lalu apa sajakah tujuan dari pranata poitik tersebut? dan bagaimanakah contohnya?, berikut beberapa fungsi dan contoh dari pranata politik.

1. Melembagakan Norma Melalui Undang-Undang
Presiden yang menjadi representasi dalam suatu negara memiliki tugas untuk mengajukan rancangan suatu perundang-undangan (RUU) yang selanjutnya akan diajukan ke dewan perwakilan rakyat (DPR) untuk selanjutnya dilakukan legislasi. Prosesi pembuatan undang-undang negara memperlihatkan peranan lembaga politi yang mengesahkan peraturan/ norma melalui undang-undang. Norma hukum yang sudah disahkan oleh undang-undang diharapkan mampu memberikan manfaat untuk masyarakat luas.

Contoh :
Rapat paripurna yang membahas tentang rancangan perundang-undang (RUU) mengenai organisasi massa. Rapat tersebut tentunya membahas tentang aturan dan tata tertib tentang pengawasan pendirian organisasi massa (ormas). RUU ini tidak hanya bisa diajukan oleh presiden saja, tapi juga bisa diajukan oleh organisasi legislatif lainnya dan setelah itu, disahkan oleh lembaga legislatif yaitu dewan perwakilan rakyat (DPR)

2. Melaksanakan Undang-Undang yang telah disetujui
Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan amanat undang-undang yang sudah disepakati oleh lembaga eksekutif dan legislatif dalam berbagai aspek undang-undang. Jadi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang tersebut dengan cara mensosialisasikan undang-undang.

Sehingga pemerintah dapat mengajak masyarakat untuk mematuhi suatu undang-undang dan tentunya juga memberikan sanksi pada masyarakat yang telah melanggar undang-undang dan tentunya hukuman tersebut juga sudah diatur oleh undang-undang.

Contoh :
Rancangan undang-undang tentang organisasi massa yang sudah disahkan oleh DPR tetang aturan organisasi massa yang telah mengikat organisasi masa itu sendiri maupun pergerakan mahasiswa Indonesia sehingga mengatur dan mengawasi organisasi massa di Indonesia.

3. Menyelesaikan Konflik
Dalam kehidupan sosial tentunya manusia akan berhadapan dengan namanya konflik, baik konflik yang ringan maupun berat. Maka dari itulah norma hukum ini diadakan agar dapat mengatur masyarakat supaya menjadi lebih rukun lagi dalam bermasyarakat.

4. Menyelenggarakan Pelayanan Umum
Demi untuk mecapai visi dan misi bangsa serta negara Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur maka banyak sekali hal yang harus dijalani. Salah satunya melakukan pembangunan diseluruh lapisan masyarakat, misalnya dengan meningkatkan layanan umum seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, angkutan umum, jalan raya, rekreasi dan lain sebagainya

Contoh :
Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pemerintah juga harus membuka lahan industri, pertanian, pendayagunaan sumber daya alam, memperluas hubungan dagang baik didalam maupun diluar negri dan lain sebagainnya,

5. Melindungi Warga Negara
Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari dalam maupun negara asing, oleh karena itu dalam perwujudanya maka didirikanlah sistem ketahanan dan keamanan rakyat semesta atau lebih sering disebut dengan HANKAMRATA. Dengan adanya sistem ini, diharapkan bangsa Indonesia dapat terhidar dari serangan luar.

Contoh :
Dengan adanya TNI dan Polri yang bertugas untuk melindungi masyarakat Indonesia, maka diharapkan masyarakat Indonesia terbebas dari ancaman baik dari dalam maupun luar.
Tags: ,